JAKARTA – Dalam upaya berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah.
KKI Segmen Pemerintah merupakan inovasi penting sebagai alat atau instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit. Instrumen ini dipergunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja di dalam negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pemrosesan transaksi KKI Segmen Pemerintah dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Ritel Nasional Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
KKI Segmen Pemerintah Kini Hadir di Merchant BCA
Kabar baik bagi para merchant BCA di seluruh Indonesia, KKI Segmen Pemerintah kini dapat digunakan bertransaksi secara bertahap di mesin Electronic Data Capture (EDC) milik BCA. Penerimaan transaksi KKI Segmen Pemerintah di EDC BCA pun mengikuti alur transaksi kartu kredit pada umumnya, yaitu pada menu "Transaksi" pada EDC BCA atau menu "QRIS dan Kartu" pada EDC BCA Layar Sentuh, menjadikannya proses yang mudah dan nyaman bagi merchant serta pelanggan.
Secara spesifik, untuk transaksi KKI Segmen Pemerintah yang dilakukan melalui EDC BCA, Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan adalah sebesar 1,1% (antarbank). Angka ini berlaku seragam untuk semua kategori merchant dan Line of Business (LoB) yang bekerja sama dengan BCA, mencerminkan skema "off-us" yang telah ditetapkan secara umum.
Dengan skema harga yang lebih jelas dan integrasi dengan infrastruktur pembayaran yang luas, KKI Segmen Pemerintah diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengakselerasi adopsi transaksi nontunai di sektor publik.
Bagi merchant mitra BCA yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai layanan penerimaan transaksi bisnis BCA, dapat menghubungi Merchant Solution di 1500788.
